Alasan Pemerintah dan DPR Sepakati BP Haji Jadi Kementerian

DEWAN Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah menyepakati perubahan Badan Penyelenggara Haji atau BP Haji menjadi kementerian dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Ibadah Haji dan Umrah atau RUU Haji. Kesepakatan itu tercapai dalam rapat Panitia Kerja (Panja) RUU Haji pada Jumat, 22 Agustus 2025.

Ketua Panja RUU Haji dan Umrah Singgih Januratmoko mulanya mempertanyakan substansi daftar inventarisasi masalah (DIM) nomor 40. Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto kemudian menyampaikan usulan pemerintah soal perubahan frasa badan menjadi menteri.

“Ada, Pak, dari pemerintah, yang DIM 40 itu mengubah menjadi menteri,” ucap Bambang di ruang rapat Komisi VIII DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.

Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang lantas merespons usulan itu dengan mengatakan semua kata "badan" dalam RUU Haji akan digantikan dengan kata "kementerian". “Saya kira catatannya begini, setiap frasa badan nanti menjadi kementerian, supaya jangan bolak-balik, ya, kita,” ujar Marwan.

Singgih Januratmoko pun mengatakan, “Sudah ya, ketok ya, Pak. (DIM) 40, ketok.”

Lantas, mengapa pemerintah dan DPR sepakat mengubah BP haji menjadi kementerian dalam RUU Haji?

Wakil Kepala BP Haji Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan perubahan nomenklatur BP Haji menjadi Kementerian Haji dan Umrah adalah bagian dari visi Presiden Prabowo Subianto sejak pencalonannya pada pemilihan presiden 2014.

“Sejak 2014, Pak Prabowo sudah memiliki visi membentuk Kementerian Haji dan Umrah. Hal itu konsisten hingga pilpres 2019 dan 2024,” ujar Dahnil di Jakarta pada Sabtu, 23 Agustus 2025, seperti dikutip dari Antara.

Dahnil mengatakan langkah selanjutnya setelah penetapan nomenklatur adalah menunggu terbitnya peraturan presiden (perpres) yang akan mengatur susunan organisasi dan tata kerja (SOTK) serta kelembagaan dari kementerian baru tersebut.

“Setelah undang-undang disahkan, proses berikutnya adalah penyusunan perpres. Nantinya perpres ini yang mengatur lebih lanjut soal kelembagaan dan struktur kementerian,” kata Dahnil.

Dia menegaskan pembentukan kementerian haji ini bukan reaksi sesaat terhadap dinamika penyelenggaraan haji dalam beberapa tahun terakhir, melainkan bagian dari agenda reformasi haji yang sudah lama dirancang.

“Ini bukan reaksi dari kasus 2024 atau tahun-tahun sebelumnya. Sejak awal, pembentukan kementerian ini adalah bagian dari perbaikan tata kelola haji yang menjadi komitmen Pak Prabowo," ujarnya.

Namun, kata Dahnil, realisasi pembentukan kementerian sempat terbentur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 yang menetapkan penyelenggara ibadah haji adalah Kementerian Agama. Untuk itu, sebagai solusi transisi, dibentuklah BP Haji.

Setelah UU direvisi dan mayoritas fraksi di DPR mendukung arus pembentukan kementerian haji, hal itu selaras dengan visi Presiden. “Alhamdulillah, sekarang tinggal menunggu finalisasi peraturan turunannya,” katanya.

Adapun Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang mengatakan perubahan BP haji menjadi kementerian sesuai dengan yang diinginkan oleh DPR. 

“Bunyi DIM pemerintah sudah kementerian. Dan kita senang saja kan memang usulan kita. Kami sudah mendesak Presiden sebetulnya dijadikan kementerian,” ucap politikus Partai Kebangkitan Bangsa ini di Kompleks Parlemen pada Jumat.

Namun dia menuturkan pemerintah perlu berhati-hati karena bunyi kementerian di pasal RUU Haji harus menghindari tumpang-tindih kewenangan. Sebab, kata dia, urusan haji dan umrah masih dalam lingkup keagamaan yang kewenangannya dipegang oleh Kementerian Agama. “Itu bisa dikluster, ini urusan agama bidang ini, Menteri Agama. Ini urusan agama khusus penyelenggaraan haji dan umrah. Dan ini sudah ketemu,” kata Marwan.

Meski demikian, kata dia, perubahan badan haji menjadi kementerian itu belum dibahas hingga strukturnya karena panja belum membahas bab mengenai kelembagaan. DPR mengusulkan kelembagaan kementerian haji itu sampai di tingkat kabupaten saja. “Pokoknya strukturnya sampai di situ. Sekalipun di kecamatan butuh, sifatnya sudah fungsional,” ujarnya.

Komisi bidang keagamaan itu pun masih menunggu apakah usulannya akan disetujui oleh pemerintah. “Nanti kami lihat,” katanya.

RUU Haji dan Umrah merupakan salah satu rancangan yang masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) 2025-2029. Melalui revisi UU Haji, BP Haji akan mengambil alih manajemen haji per 2026. Dengan demikian, Kementerian Agama mulai tahun depan tidak lagi mengurus masalah haji.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ansory Siregar mengusulkan agar BP Haji diubah menjadi kementerian. Dia menyampaikan usul itu dalam rapat kerja bersama dengan BP Haji di Kompleks Parlemen pada Senin, 7 Juli 2025.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera ini mulanya mengkritik penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Dia mengatakan hasil pengawasannya selama tiga tahun berturut-turut menjadi anggota tim pengawas haji dari DPR, penyelenggaraan ibadah haji tahun ini paling semrawut.

Dia pun khawatir pengelolaan ibadah haji makin tidak maksimal ketika diserahkan ke BP Haji. “Kementerian saja begitu, apalagi berada di bawah badan,” ujar Ansory.

Pertimbangan itu yang mendorong Ansory meminta kepada pimpinan BP Haji membujuk Presiden Prabowo agar bersedia menaikkan status BP Haji menjadi Kementerian Penyelenggara Haji. “Makanya, saya dan fraksi menginginkan bagaimana caranya Gus Irfan (Kepala BP Haji Mochamad Irfan Yusuf) melobi Presiden. Apa pun ceritanya, kalau bisa setelah Undang-Undang Haji ini disahkan langsung ganti jadi kementerian," kata Ansory.

Ervana Trikarinaputri, Dede Leni Mardianti, dan Antara berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Pilihan editor: Sederet Pernyataan Rektor UGM soal Dugaan Ijazah Palsu Jokowi