Efisiensi Anggaran Pemerintah, Bikin Pengusaha Hotel di KBB Kelabakan

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG BARAT-- Penghematan anggaran melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 memicu efek domino untuk bisnis pariwisata.

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Bandung Barat (KBB) pun bereaksi. Mereka khawatir kebijakan yang diterbitkan Presiden Prabowo Subianto itu berdampak pada sektor pariwisata dan perhotelan.

"Bermunculan narasi atau statmen larangan meeting atau rapat di hotel, ditambah lagi muncul larangan study tour menimbulkan kegaduhan di kalangan penguasa sektor pariwisata dan perhotelan. Bagaimanapun juga (kebijakan) ini bisa berimbas," ujar Ketua PHRI KBB Eko Suprianto saat dihubungi, Ahad (16/2/2025).

Menurutnya, kegiatan pemerintah yang memanfaatkan ruang pertemuan di hotel selama ini sangat membantu operasional hotel dan restoran. Khususnya setelah wabah pandemi COVID-19 muncul beberapa tahun lalu yang memukul bisnis pariwisata.

"Hotel-hotel yang memiliki ruangan pertemuan sangat tertolong, karena banyak dimanfaatkan instansi pemerintah untuk menggelar meeting. Namun, jika sekarang dikurangi atau malah mungkin dilarang pasti memukul sektor perhotelan," katanya.

Eko menegaskan, pada prinsipnya mendukung upaya efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah. Baiknya yang dibenahi itu pengelolaan keuangan di internal pemerintah untuk menekan pemborosan dan menutup kebocoran anggaran.

"Kami, rakyat pasti tidak rela jika sampai uang yang dikumpulkan dari pajak malah digunakan untuk pemborosan. Tapi, kami juga pastinya keberatan jika sampai diberlakukan larangan meeting di hotel. Pastinya, bakal memukul dan mengancam nasib karyawan," katanya.

Sebelumnya, Eko juga menanggapi pelarangan study tour di Jawa Barat yang diwacanakan Gubernur Jawa Barat Terpilih Dedi Mulyadi. Pelarangan tersebut dipastikan bakal berdampak terhadap bisnis pariwisata. "Kalau kami dari pengusaha wisata pastinya akan terpukul kalau memang ada larangan. Kalau itu direalisasikan anak sekolah tak boleh berwisata atau karya wisata itu sektor wisata akan sangat terpukul," kata dia.

Menurut Eko, selama ini kunjungan siswa dari kegiatan study tour cukup dominan berwisata ke kawasan Kabupaten Bandung Barat khususnya Lembang. Mereka, kata dia, lebih banyak mengisi kunjungan di saat weekday atau hari biasa.

"Di KBB untuk kunjungan study tour cukup dominan sekali. Jangankan di KBB, di Bali saja yang turis asing atau wisata internasional itu siswanya pasti banyak sekali. Apalagi KBB yang mainnya lokal, kebanyakannya atau hampir semua pengunjung di hari biasa itu siswa. Jadi selama ini weekdaynya diisi oleh anak sekolah atau kegiatan sekolah," papar Eko.

Sehingga jika larangan itu benar-benar diterapkan Dedi Mulyadi nantinya, maka seluruh sektor bisnis pariwisata akan terdampak. Dari mulai kunjungan ke objek wisata hingga omzet para pedagang. "Jikapun direalisasikan efek dominonya banyak. Bukan hanya pengusaha wisata tapi travel juga pasti kena imbas. Pedagang kecil yang ada di kawasan wisata juga pasti kena," kata dia.