Hizbullah Siap Perang Lagi dengan Israel

REPUBLIKA.CO.ID, BEIRUT – Sekretaris Jenderal Hizbullah Naim Qassem mengatakan bahwa jika pendudukan Israel di Lebanon selatan terus berlanjut, maka “hal ini harus dilawan” oleh tentara, rakyat, dan kelompok perlawanan. Dia menjelaskan, pihaknya melakukan penyelidikan atas kerugian yang dialami dalam beberapa bulan terakhir.

Qassem menambahkan dalam sebuah wawancara dengan saluran TV partai Al-Manar pada Ahad malam bahwa Hizbullah telah berkomitmen terhadap perjanjian gencatan senjata, sementara Israel terus melanggarnya dan menyerang orang-orang "yang jauh dari perbatasan dengan mobil sipil dan di rumah mereka."

“Jika pendudukan Israel terus berlanjut, maka hal itu harus dilawan oleh tentara, rakyat dan perlawanan, sementara beberapa pihak menginginkan pembebasan melalui diplomasi,” ujarnya.

Sekretaris Jenderal Hizbullah menekankan bahwa “perlawanan tidak akan berhenti dan tidak akan meninggalkan kemampuannya dalam menghadapi agresi dan pendudukan Israel.”

Dia menunjukkan bahwa setelah pembunuhan dua mantan sekretaris jenderal partai tersebut, Hassan Nasrallah dan Hashem Safieddine, "banyak detail yang berubah, karena kami menghadapi masalah keamanan yang telah ditangani, dan penyelidikan dilakukan untuk mengambil pelajaran dan meminta pertanggungjawaban pihak yang lalai."

Sejak perjanjian gencatan senjata mulai berlaku pada tanggal 27 November, Israel telah melakukan lebih dari seribu pelanggaran terhadap perjanjian tersebut, menyebabkan sedikitnya 85 orang meninggal dan 285 orang terluka, menurut statistik Anadolu Agency berdasarkan data resmi Lebanon.

Agresi Israel terhadap Lebanon dimulai pada 8 Oktober 2023, dan berubah menjadi perang skala penuh pada 23 September 2024, menyebabkan 4.115 orang tewas dan 16.909 luka-luka, termasuk sejumlah besar anak-anak dan wanita, serta menyebabkan sekitar 1.400.000 orang mengungsi.

Israel menghindari penyelesaian penarikannya dari Lebanon selatan pada tanggal 18 Februari, sebagaimana diatur dalam perjanjian, karena Israel melakukan penarikan sebagian dan terus menduduki 5 titik utama Lebanon, tanpa mengumumkan tanggal resmi penarikannya dari sana.