Kemenko PMK: Perlindungan Perempuan dan Anak Harus Hadir dalam Situasi Bencana

Liputan6.com, Jakarta - Perlindungan perempuan dan anak harus diperkuat tidak hanya di ruang sosial dan digital, tetapi juga dalam situasi bencana yang tengah berulang di berbagai daerah.

Hal ini disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Woro Srihastuti Sulistyaningrum, dalam Cycling Tour (tur sepeda) kampanye 16 Days of Global Activism Against Gender-Based Digital Violence di Jakarta, Sabtu, 6 Desember 2025.

Dalam kesempatan itu, deputi yang akrab disapa Lisa mengajak peserta mengheningkan cipta bagi para korban bencana di wilayah Sumatera dan Jawa Barat. Ia menegaskan bahwa setiap kejadian bencana membuka kembali fakta bahwa perempuan dan anak adalah kelompok yang paling rentan, termasuk terhadap risiko kekerasan digital yang meningkat pada masa krisis.

“Setiap bencana selalu menunjukkan bahwa perempuan dan anak adalah kelompok yang paling rentan,” ujar Lisa.

Di luar situasi bencana pun mereka tetap rentan terhadap kekerasan fisik dan kekerasan digital. Mengingat, risiko eksploitasi, perundungan, dan pelecehan meningkat, termasuk di ruang daring.

Lisa menjelaskan bahwa pemerintah kini mendorong Gerakan Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, yang memperkuat pencegahan, penanganan, pendampingan, dan pemulihan korban secara terpadu. Gerakan ini melibatkan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga pendidikan, masyarakat, serta mitra pembangunan internasional seperti Uni Eropa.

“Gerakan ini bukan sekadar dokumen kebijakan, tetapi panggilan bagi seluruh elemen bangsa untuk bergerak bersama. Perlindungan perempuan dan anak harus hadir dalam situasi damai maupun saat bencana, baik di ruang fisik maupun ruang digital,” tegasnya.