Ketika Deepfake Merajalela, Menipu Semakin Mudah dan Murah

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Hardy R. Hermawan, Peneliti SigmaPhi Indonesia, Mahasiswa Doktoral Perbanas Institute

Pemerintah Indonesia mengirimkan sinyal penting tentang arah kebijakan ruang digital. Pada pekan pertama Januari 2026. Kementerian Komunikasi dan Digital menyatakan tengah memperkuat koordinasi dengan penyelenggara sistem elektronik untuk melindungi masyarakat dari penyalahgunaan teknologi digital, termasuk konten manipulatif yang kian canggih: deepfake dan disinformasi.

Pesan yang terlihat sederhana tetapi bisa berimplikasi besar. Pemerintah mungkin menyadari terjadinya sebuah pola yang pernah dicatat Acemoglu dan Johnson, dalam technology shocks and institutional lag (2023): risiko teknologi bergerak sedemikian cepat dibanding mekanisme perlindungan sosial dan institusional yang tersedia.

Sedemikian cepat perkembangan kecerdasan buatan sehingga dunia seolah digiring menuju fase baru. Artificial Intelligence (AI) tidak lagi sekadar alat bantu analisis, melainkan sistem operasional yang mampu memproduksi konten, meniru identitas manusia, dan membentuk persepsi publik secara masif. Brynjolfsson et.al (2024) menegaskan, AI telah memasuki fase general-purpose technology yang bersifat operasional lintas-sektor dengan dampak yang belum terinternalisasi oleh kebijakan publik.

Bahkan deepfake dan disinformasi telah berubah dari sekadar gangguan informasi menjadi risiko struktural bagi ekonomi dan politik. Perkembangan AI yang menurunkan biaya produksi konten secara drastis menciptakan asymmetric risk. Biaya membuat kebohongan turun mendekati nol, sementara biaya memverifikasi kebenaran justru melonjak. Menipu semakin murah, menjelaskan kian mahal. Hany Farid (2023) menyebut deepfake sebagai a trust-destroying technology rather than a mere media problem.

Video, suara, dan gambar dengan tingkat realisme tinggi kini dapat dibuat dalam hitungan menit. Teknologi ini tidak hanya dimanfaatkan oleh negara dan korporasi. Laporan Europol berjudul Facing Reality? Law Enforcement and Deepfakes (2024) menyatakan teknologi itu juga dipakai oleh pelaku kejahatan, sindikat lintas negara, dan aktor politik non-negara.

World Economic Forum (WEF), dalam Global Risks Report 2024, menempatkan misinformation dan disinformation berbasis AI sebagai risiko global terbesar dalam jangka pendek. Tak lebih kecil dari konflik geopolitik dan krisis iklim. Lebih dari separuh responden global menilai risiko ini berpotensi menimbulkan guncangan sosial dan ekonomi yang serius.

Yang paling berbahaya dari risiko ini bukan sekadar beredarnya informasi palsu melainkan hilangnya kepercayaan publik. Kepercayaan merupakan public good yang menopang efisiensi pasar. Gennaioli et.al. (2018) menunjukkan pemicu krisis ekonomi modern sering kali bukan berupa faktor fundamental, melainkan narrative collapse—runtuhnya kepercayaan terhadap narasi ekonomi yang dipercaya publik.

WEF mencatat disinformasi telah menyebabkan kerugian finansial global bernilai hingga puluhan miliar dolar AS setiap tahun. Transmisinya, terutama, melalui volatilitas pasar, kesalahan keputusan investasi, dan kerusakan reputasi korporasi (The Financial Impact of Disinformation, 2024). Dampak ini jarang muncul sebagai krisis tunggal, tetapi terakumulasi sebagai biaya senyap yang menggerus efisiensi ekonomi.

Dalam Financial Stability Report (2024–2025), Federal Reserve menyebut bahwa serangan siber dan peristiwa teknologi berskala besar —termasuk manipulasi informasi— dapat mengganggu fungsi pasar, merusak infrastruktur keuangan, dan memicu hilangnya kepercayaan investor. Ini juga menandai pengakuan resmi bahwa gangguan digital kini diperlakukan sebagai potensi shock pasar, setara dengan risiko makroekonomi konvensional.

Kasus-kasus internasional juga memperlihatkan perubahan modus serangan. Pelaku tidak lagi harus meretas sistem, melainkan cukup mengecoh manusia di dalam sistem. Penipuan menggunakan deepfake suara eksekutif, misalnya, telah menyebabkan kerugian ratusan ribu dolar per kasus di sektor korporasi global.