Komisi X DPR: Pidato presiden peta jalan konkret majukan pendidikan

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menilai pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 menjadi peta jalan konkret dan visioner negara dalam memajukan pendidikan di Tanah Air.

Menurut dia, isi pidato Presiden Prabowo, bahkan menyentuh jantung pembangunan sumber daya manusia Indonesia.

"Pidato Bapak Presiden bukan hanya berisi komitmen, tetapi peta jalan yang konkret dan visioner untuk memajukan pendidikan serta menguatkan jati diri bangsa melalui budaya kita," kata Lalu dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (15/8).

Baca juga: Presiden sebut Sekolah Rakyat jalan putus rantai kemiskinan absolut

Dia menyambut antusias komitmen pemerintah yang mengoptimalkan 20 persen APBN untuk pendidikan, termasuk peningkatan signifikan kesejahteraan guru aparatur sipil negara (ASN) dan pemberian tunjangan layak bagi guru non-ASN.

"Alokasi anggaran 20 persen adalah bentuk keseriusan. Peningkatan kesejahteraan guru adalah langkah fundamental. Guru yang sejahtera adalah fondasi bagi pendidikan yang bermutu," tuturnya.

Dia menyatakan Komisi X DPR RI akan memastikan kebijakan mulia tersebut diimplementasikan dengan tepat, transparan, dan menjangkau seluruh guru, termasuk para pahlawan tanpa tanda jasa di pelosok Lombok dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

Lalu menilai program revitalisasi besar-besaran 13.800 sekolah dan 1.400 madrasah, serta distribusi 288.000 layar pintar hingga ke daerah terpencil, sebagai lompatan besar menuju pemerataan akses pendidikan berkualitas.

"Ini adalah jawaban atas kesenjangan infrastruktur dan teknologi yang selama ini menghambat anak-anak di daerah 3T. Distribusi layar pintar massal akan membuka cakrawala ilmu pengetahuan seluas-luasnya bagi generasi muda Indonesia," tuturnya.

Lalu menilai pembangunan 100 Sekolah Rakyat dan rencana 300 unit berikutnya sebagai wujud nyata keadilan sosial dalam pendidikan.

"Sekolah Rakyat hadir untuk memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap mendapat akses pendidikan layak. Ini adalah investasi untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan. Kami akan perjuangkan agar NTB mendapat porsi yang memadai dalam program ini," ujarnya.

Dia optimistis dengan pencanangan pembangunan 20 Sekolah Unggul Garuda, 80 Sekolah Unggul Garuda Transformasi, dan SMA Taruna Nusantara Terintegrasi di seluruh pelosok negeri.

Baca juga: Menkeu: Anggaran pendidikan Rp757,8 triliun untuk guru, dosen-siswa

Baca juga: Prabowo mewanti-wanti anggaran pendidikan harus tepat sasaran

"Ini adalah cetak biru untuk mencetak calon pemimpin masa depan yang cerdas, berkarakter kuat, dan cinta Tanah Air. Integrasi nilai kebangsaan, kepemimpinan, dan penguasaan teknologi di sekolah-sekolah unggulan ini sangat strategis. Kami mendukung penuh dan mendorong agar NTB dapat menjadi salah satu lokasi pengembangan pusat keunggulan pendidikan nasional ini," ucapnya.

Dia menyatakan dukungan penuh terhadap arah kebijakan strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, khususnya di bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda, dan olahraga yang menjadi fokus kerja komisinya.

"Bersama Presiden Prabowo, kami siap bekerja keras mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, adil, dan makmur, dimulai dari pendidikan dan budaya yang kuat," kata Lalu.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.