Kunjungi PP Muhammadiyah, BP Haji Minta Dukungan dan Nasihat

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) berkunjung ke Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk meminta nasihat dan dukungan dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan haji ke depannya.

Dalam pertemuan di Universitas Muhammadiyah Jakarta, Kepala BP Haji RI Moch. Irfan Yusuf yang didampingi Wakil Kepala Badan Dahnil Anzar Simanjuntak beserta jajaran, menegaskan komitmennya untuk menjalankan amanah ini dengan optimal.   

"Dengan kolaborasi ini, kami berharap penyelenggaraan haji dapat lebih profesional dan sesuai harapan Presiden serta umat Islam Indonesia," ujar Irfan Yusuf, Jumat.

Sementara itu, Wakil Kepala BP Haji RI Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya reformasi dalam pengelolaan haji, dengan fokus pada efisiensi dan profesionalisme.  

"BP Haji telah menyiapkan strategi EMAN (Efisien, Aman, Nyaman) serta visi tri sukses yakni sukses ritual, sukses ekosistem ekonomi haji, dan sukses peradaban," kata dia.

Dalam pertemuan ini, juga dibahas dukungan Muhammadiyah terhadap revisi UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah, agar BP Haji RI dapat Optimal menjalankan tugasnya secara penuh sesuai mandat Presiden.  

Selain itu, dibahas wacana pelaksanaan Dam di Indonesia sebagai solusi atas berbagai kendala di Arab Saudi, demi optimalisasi manfaat yang dapat langsung dirasakan masyarakat di Tanah Air.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menyambut baik komitmen BP Haji RI dan menegaskan pentingnya pengelolaan haji yang matang, mengingat kompleksitasnya yang mencakup aspek syariah, sosial, ekonomi, dan politik. 

"Haji bukan hanya ibadah, tetapi juga bagian dari identitas keagamaan umat Islam Indonesia. Oleh karena itu, bimbingan syariah yang optimal dan tata kelola yang profesional sangat diperlukan," kata dia.

Haedar juga menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana haji, mengingat besarnya perputaran dana dan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan.

Dari sisi politik, ia menyoroti bahwa penyelenggaraan haji melibatkan kebijakan pemerintah, peran DPR, serta diplomasi dengan Arab Saudi, sehingga membutuhkan pengelolaan yang lebih profesional.

Selain itu, Haedar menegaskan bahwa di balik semua itu, cita-cita teologis terbesar umat Islam di mana pun adalah berhaji. Oleh karena itu, penyelenggaraan haji harus dikelola dengan sistem yang baik dan tidak bisa dilakukan secara instan.

"Dalam konteks ini, BP Haji RI memperoleh harapan lebih besar untuk menghadirkan penyelenggaraan haji yang lebih baik, termasuk mengurai antrean panjang jamaah yang semakin meningkat, khususnya dengan mayoritas calon jamaah berusia 50 tahun ke atas," kata Haedar.

sumber : Antara