Madrasah Aliyah Negeri Islam Cendikia Solusi Keterbatasan Kuota SPMB di Jakarta

Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin .(Dok. DPRD DKI Jakarta)

KETUA DPRD DKI Jakarta Khoirudin, menilai inovasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui bidang pendidikan sangat diperlukan. Prinsipnya, kualitas dunia pendidikan menentukan nasib masa depan generasi muda.

Menurut dia, memperbaiki dan meningkatkan mutu serta kualitas pendidikan merupakan pilar utama transformasi Jakarta menuju Indonesia Emas 2045.

Dia mengusulkan agar Jakarta memiliki Madrasah Aliyah Negeri Islam Cendikia yang dikelola Dinas Pendidikan (Disdik) DKI. Itu adalah sekolah yang menggabungkan pengetahuan umum dengan ilmu agama di dalam kurikulum, termasuk penyetaraan jenjang sekolah menengah atas (SMA).

“Kita ingin Jakarta tidak ketinggalan dengan provinsi lain yang punya Madrasah Aliyah Negeri Islam Cendikia,” ujar Khoirudin, dikutip dari laman DPRD DKI Jakarta, Jumat (22/8).

Ia pun berharap Madrasah Aliyah Negeri Islam Cendikia dapat menampung peserta didik yang tidak bisa masuk sekolah negeri karena keterbatasan kuota. Begitu pula calon peserta didik yang tidak lolos Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).

“Sekolah ini buat menampung warga Jakarta yang cerdas-cerdas yang akan memimpin negeri ini ke depan, Insyaallah,” ucap Khoirudin.

Meski saat ini terdapat sekolah madrasah di Jakarta, namun tidak bernaung di bawah Dinas Pendidikan DKI, melainkan berada di bawah Kementerian Agama.

Atas dasar itulah, Khoirudin bersama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo sepakat menaikan hibah kepada sekolah madrasah di Ibu Kota. “Pak gubernur berjanji untuk meningkatkan hibahnya. Mudah-mudahan ini kabar gembira buat madrasah.”

Menurut politikus PKS itu, selayaknya sekolah madrasah di Jakarta mendapat perhatian setara dengan sekolah negeri. Sebab, peserta didik yang bersekolah di madrasah juga merupakan warga Jakarta yang harus mendapat hak setara.

“Memang, keadilan pendidikan belum dinikmati oleh saudara kita di madrasah. Padahal, madrasah juga bayar pajak, orang Jakarta juga. Hanya beda yang satu di Kementerian Agama, yang satu di Dinas Pendidikan (DKI), lalu mereka mengalami dampaknya tidak dapat perlakuan yang adil,” tutup dia. (P-2)