Penerapan Sistem Manajemen Kapal di Pelabuhan Indonesia Harus Terus Diperkuat

Direktur Kesatuan Pengawasan Laut dan Pelayaran Hendri Ginting.(Dok. KPLP)

‎DIREKTORAT Kesatuan Pengawasan Laut dan Pelayaran (KPLP) bersama Asosiasi Recognized Security Organization Indonesia (Asosiasi RSO Indonesia) menyelenggarakan Temu Teknis RSO Seluruh Indonesia. Kegiatan ini dihadiri oleh para direktur dan tenaga ahli dari 22 RSO yang telah ditunjuk dan ditetapkan oleh pemerintah untuk mendukung penerapan sistem manajemen keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan sesuai ISPS Code.

‎"Pemerintah menekankan pentingnya evaluasi dan peningkatan efektivitas penerapan ISPS Code di lapangan, serta mengapresiasi kontribusi seluruh RSO sebagai mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan keamanan pelayaran nasional," kata Direktur Kesatuan Pengawasan Laut dan Pelayaran Hendri Ginting, melalui keterangannya, Jumat (22/8).

‎Kegiatan ini juga menjadi momentum bagi RSO Indonesia karena turut dilangsungkan pengukuhan kepengurusan Asosiasi RSO Indonesia. Anang Wibowo dikukuhkan sebagai Ketua, didampingi oleh Marcellus Hakeng Jayawibawa sebagai Wakil Ketua, serta didukung oleh jajaran pengurus lainnya.

Ketua Asosiasi RSO Indonesia, Anang Wibowo, menyampaikan bahwa pembentukan asosiasi ini bukan hanya sebagai forum koordinasi, namun juga sebagai representasi profesionalisme dan tanggung jawab bersama dalam menjawab dinamika keamanan maritim yang semakin kompleks.

“Kami ingin memastikan bahwa seluruh RSO memiliki standar operasional yang sejalan, tidak hanya dengan regulasi nasional, tetapi juga dengan praktik internasional terbaik,” kata Anang.

‎Lebih lanjut, Anang menekankan pentingnya kehadiran asosiasi sebagai mitra kritis bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang aplikatif di lapangan.

‎“Kami siap menjadi penghubung antara kebutuhan praktis di pelabuhan dan kebijakan strategis di tingkat nasional. Harapannya, kolaborasi ini dapat memberikan nilai tambah nyata bagi keamanan pelayaran dan perlindungan infrastruktur maritim Indonesia,” ujarnya.

Wakil Ketua Asosiasi RSO Indonesia Marcellus Hakeng Jayawibawa menyampaikan bahwa pembentukan asosiasi adalah langkah penting dalam membangun komunitas profesional yang saling mendukung.

‎"Kami percaya bahwa kolaborasi antarlembaga RSO dan komunikasi terbuka dengan pemerintah akan memperkuat ekosistem keamanan pelayaran nasional. Asosiasi ini akan menjadi ruang strategis bagi seluruh RSO untuk bertukar praktik terbaik, menyuarakan kebutuhan di lapangan, serta berkontribusi aktif terhadap kebijakan keamanan maritim Indonesia," ujar Hakeng.

Hakeng juga menambahkan bahwa ke depan, asosiasi akan memprioritaskan penyusunan pedoman teknis terpadu, peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan berkelanjutan, dan mendorong penerapan teknologi dalam sistem keamanan pelabuhan dan kapal. "Kami ingin menjadi mitra kritis sekaligus solutif bagi pemerintah, bukan sekadar pelaksana, tapi juga kontributor aktif dalam desain kebijakan nasional," tegasnya. (H-3)