Politik Kepemimpinan Integritas Indonesia Era Prabowo: Belajar dari Umar bin Abdul Aziz

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh Willi Ashadi (Dosen Program Studi Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia)

Selasa 25 februari 2025 sudah memasuki 128 hari Prabowo-Gibran bekerja sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia setelah dilantik pada 20 oktober 2024. Tentunya masih banyak yang menjadi sorotan utama dalam politik Indonesia. Salah satunya adalah persoalan kepemimpinan integritas, apakah era Prabowo-Gibran sudah merealisasikan jiwa kepemimpinan yang berintegritas? Mengingat ada beberapa hal yang menjadi catatan publik yang mengarah pada tren negatif atas kinerja Prabowo-Gibran.

Kepemimpinan integritas merupakan kepemimpinan berkualitas yang mengedepankan nilai-nilai kejujuran dan memiliki prinsip moral yang kuat. Itulah mengapa sikap kepemimpinan integritas harus dimiliki oleh figur pemimpin. Dengan kaya lain bahwa tindakan seorang pemimpin harus selaras dengan nilai dan prinsip yang dipegang yang mengedepankan keadilan dan kemashlahatan negara.

Perlu dicatat bahwa sikap integritas bukan warisan dari DNA namun muncul dari proses dan dibentuk melalui etika dan nilai. Seorang presiden Amerika, Dwight D. Eisenhower mengatakan: "Kualitas tertinggi untuk kepemimpinan adalah integritas."

Kepemimpinan Integritas era Prabowo

Di tengah dinamika politik Indonesia yang semakin berkembang, perdebatan mengenai pentingnya kepemimpinan yang berintegritas semakin mengemuka. Usai Prabowo-Gibran dilantik sebagai presiden dan wakil presiden Indonesia, ada beberapa kasus yang membuat kepemimpinan integritas Prabowo-Gibran membuat skeptis rakyat Indonesia.

Mulai dari tingkah laku menteri/wakil menteri serta pejabat yang notabene langsung di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran yang tidak ditindak ketika sudah nyata-nyata terindikasi melakukan kesalahan dan melukai hati rakyat Indonesia. Seperti penyalahgunaan jabatan oleh Yandri Susanto selaku Menteri Desa yang membantu kemenangan istrinya sebagai bupati Serang dengan mengarahkan kepala desa untuk mendukung istrinya.

Selain itu, Gus Miftah selaku Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan berbicara tidak sopan di hadapan publik meskipun pada akhirnya ia mundur dari jabatannya tersebut. Kemudian Bahlil Lahadalia selaku menteri ESDM terkait mengambil kebijakan melarang pedagang eceran menjual gas elpiji 3 kilogram sehingga membuat gaduh di masyarakat.

Terdapat juga soal Budi Ari Setiadi mantan Menteri Kominfo dan di era Prabowo-Gibran yang menjabat sebagai Menteri Koperasi. Dalam kasus Budi Ari, mantan anak buahnya di Kominfo tertangkap dalam upaya melindungi seribu situs judi online. Selain itu, Satryo Soemantri Brodjonegoro selaku Mendiktisaintek yang melakukan pemecatan pegawai yang tidak sesuai prosedur pada akhirnya di-reshuffle oleh Presiden. Ada juga laporan dari OCCRP yang menyebut Jokowi salah satu tokoh nominasi terkorup di tahun 2024.

Sebagai pemimpin tertinggi di Republik Indonesia, seharusnya pemerintah Prabowo-Gibran menindaklanjuti dan berusaha mengurai persoalan tersebut. Pemimpin harus menegakkan law enforcement dengan seadil-adilnya serta menyuarakan hati nurani rakyat. Pemerintah Prabowo-Gibran sudah seyogianya memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme secara tegas dan tidak pandang bulu. Hal ini juga yang sering di ucapkan oleh Prabowo diberbagai macam event kegiatan serta pidato politiknya.

Meskipun ada beberapa program yang dirasa telah memprioritaskan kepentingan rakyat Indonesia seperti makan bergizi gratis, melakukan efisiensi anggaran bagi pejabat, para menteri dan wakil menteri, bonus isi ulang listrik bulan Januari-Februari 2025 sampai program investasi Danantara, kesemuanya itu perlu diawasi dan dievaluasi apakah sudah tepat dan efektif.

Robert Nesta Marley yang dikenal dengan panggilan Bob Marley, seorang musisi Reggae dari Jamaika pernah mengatakan bahwa: "Kehebatan seorang manusia bukanlah pada seberapa banyak kekayaan yang dia peroleh, tetapi pada integritasnya dan kemampuannya untuk mempengaruhi orang orang di sekitarnya secara positif."

Belajar Dari Umar Bin Abdul Aziz

Banyak tokoh dan pemimpin dunia yang memiliki integritas yang patut diteladani. Salah satu sosok yang sering disebut dalam hal integritas adalah Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah dari Dinasti Umayyah yang dikenal sebagai pemimpin yang berorientasi pada keadilan dan moralitas tinggi.

Jika mau jadikan teladan dalam kepemimpinan yang berintegritas, Prabowo-Gibran dapat menjadikan ajaran Umar bin Abdul Aziz sebagai acuan dan role model pemimpin yang penuh integritas. Umar bin Abdul Aziz adalah seorang khalifah yang dikenal karena kebijakan-kebijakan revolusionernya dalam memperbaiki moralitas pemerintahan dan mengembalikan pemerintahan yang berorientasi pada keadilan serta kesejahteraan rakyat.

Keberanian Umar bin Abdul Aziz dalam menegakkan keadilan adalah contoh nyata bagi para pemimpin masa kini, termasuk Prabowo-Gibran yang terpilih sebagai presiden dan wakil presiden Indonesia. Dalam konteks politik Indonesia yang dipenuhi dengan tantangan serius terkait korupsi, ketimpangan sosial, dan manipulasi kekuasaan, integritas kepemimpinan menjadi sangat vital untuk menjaga kepercayaan publik dan menciptakan pemerintahan yang bersih (good governance).

Pemimpin Berorientasi Pada Rakyat

Salah satu ajaran yang bisa diterapkan adalah bagaimana menjaga jarak dengan kekuasaan dan tidak terjebak dalam perilaku koruptif. Dalam kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz yaitu mengembalikan harta yang diperolehnya selama menjabat untuk kepentingan masyarakat. Ini adalah contoh yang bisa menjadi model bagi Prabowo-Gibran dalam membuktikan bahwa kekuasaan harus digunakan untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi.

Selain persoalan di atas, korupsi juga masalah besar yang terus menghantui Indonesia. Salah satu contoh korupsi yang dilakukan oleh Harvey Moeis yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 300 triliun. Bahkan yang terbaru terkait kasus korupsi dimana Kejagung menetapkan 7 tersangka dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang merugikan negara mencapai Rp 193,7 triliun.

Umar bin Abdul Aziz menunjukkan bahwa pemimpin berintegritas dapat menghapus korupsi dengan kebijakan tegas dan jelas. Kepemimpinan yang tegas terhadap penyalahgunaan kekuasaan adalah kunci menciptakan pemerintahan bersih dan transparan.

Mewujudkan Kepercayaan Rakyat

Prabowo-Gibran jika ingin dipercaya rakyat Indonesia harus memiliki tekad yang kuat untuk memberantas korupsi di segala lapisan pemerintahan. Integritas bukan hanya tentang tidak terlibat dalam tindakan koruptif, tetapi juga tentang menciptakan sistem yang mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, pengawasan terhadap pejabat dan penegakan hukum yang tegas harus menjadi prioritas utama dalam pemerintahan Prabowo-Gibran.

Semoga Rezim Prabowo-Gibran tidak sekadar omon omon dan berusaha mampu menjadi pemimpin Indonesia yang mengadopsi prinsip-prinsip yang diterapkan oleh Umar bin Abdul Aziz untuk memastikan bahwa kepemimpinan yang dijalankan benar-benar untuk kepentingan rakyat. Kepemimpinan yang berintegritas adalah kunci untuk menciptakan Indonesia yang lebih baik, lebih adil, dan lebih sejahtera.