1 month ago
11
Presiden Donald Trump menang setelah kongres menyetujui RUU Pajak dan Pengeluaran dengan suara tipis.(AAFP)
PRESIDEN AS Donald Trump meraih kemenangan politik besar pada Kamis (waktu setempat) setelah Kongres menyetujui RUU pajak dan pengeluaran andalannya dengan suara tipis, memperkuat agenda radikalnya di periode kedua dan mengucurkan dana besar untuk program deportasi massal.
RUU tersebut mencerminkan dominasi Trump atas Partai Republik, yang sebelumnya terbelah atas kekhawatiran akan meningkatnya utang nasional dan pemangkasan besar terhadap bantuan sosial dan kesehatan. Namun, penolakan dari kelompok kecil internal partai akhirnya luluh setelah Ketua DPR, Mike Johnson, bekerja keras sepanjang malam menggalang dukungan untuk RUU yang ia sebut sebagai “One Big Beautiful Bill”.
Dengan perolehan suara 218 berbanding 214, RUU ini akhirnya lolos di DPR. Gedung Putih segera merayakan keberhasilan itu di media sosial dengan deklarasi “VICTORY” dan mengumumkan Trump akan menandatangani RUU tersebut pada Jumat, bertepatan dengan Hari Kemerdekaan 4 Juli.
“Ini salah satu RUU paling bersejarah. AS adalah negara ‘PALING PANAS’ di dunia, tanpa tanding!!!” tulis Trump dalam unggahan yang penuh semangat.
Sebelum pemungutan suara final, pemimpin fraksi Demokrat di DPR, Hakeem Jeffries, sempat menunda proses dengan pidato hampir sembilan jam, berupaya menggagalkan pengesahan.
Deportasi Massal dan Pemotongan Bantuan
RUU ini menjadi kemenangan terbaru Trump dalam beberapa pekan terakhir, menyusul keputusan Mahkamah Agung yang membatasi kekuasaan hakim tunggal dalam memblokir kebijakan presiden, serta keberhasilan serangan udara AS yang mendorong gencatan senjata antara Israel dan Iran.
RUU setebal 869 halaman ini sebelumnya telah disetujui secara ketat di Senat, dan kembali ke DPR untuk mengesahkan revisi terakhir. Paket ini mencakup peningkatan anggaran militer, pendanaan besar untuk deportasi imigran ilegal, serta alokasi US$4,5 triliun guna memperpanjang pemotongan pajak dari masa jabatan pertamanya.
“Segalanya berantakan di bawah rezim radikal Biden-Harris. Kami berusaha memperbaikinya semampu kami lewat satu RUU besar yang indah ini,” kata Johnson. “Saya sangat bersyukur akhirnya kami berhasil.”
Namun, kritik terhadap RUU ini tetap tajam. Diperkirakan akan menambah beban utang AS sebesar US$3,4 triliun dalam 10 tahun ke depan, disertai pemangkasan besar terhadap program bantuan pangan dan Medicaid — program asuransi kesehatan bagi warga berpenghasilan rendah — terbesar sejak program itu diluncurkan pada era 1960-an.
Perkiraan menyebutkan sebanyak 17 juta orang berisiko kehilangan asuransi kesehatan mereka, sementara puluhan rumah sakit di daerah pedesaan terancam tutup.
Sementara kubu moderat Republik khawatir dampak sosial RUU ini akan menggerus peluang mereka dalam pemilu 2026, kelompok konservatif garis keras mengeluhkan pemangkasan anggaran yang dianggap tidak cukup agresif.
Johnson menghadapi medan yang sulit karena hanya bisa kehilangan sedikit suara dari mayoritas tipis di DPR. Trump sendiri turun tangan langsung, menghubungi anggota parlemen dan menggelar pertemuan di Gedung Putih demi memastikan dukungan.
Reaksi Keras dari Demokrat
Partai Demokrat berharap kontroversi seputar RUU ini akan membuka peluang mereka merebut kembali DPR pada pemilu sela 2026. Mereka menyoroti data yang menunjukkan kebijakan ini secara tajam mengalihkan kekayaan dari kelompok masyarakat termiskin ke golongan terkaya.
Menjelang pemungutan suara final, Jeffries menyampaikan kisah-kisah warga biasa yang akan terdampak oleh kebijakan Trump. “RUU ini—RUU besar yang jelek ini—anggaran Republik yang sembrono dan menjijikkan ini, bukanlah tentang meningkatkan kualitas hidup rakyat Amerika,” ujarnya.
Mantan Presiden Joe Biden juga mengecam kebijakan tersebut, menyebutnya “tidak hanya sembrono, tapi juga kejam”.
Sebagian dana tambahan untuk anggaran militer dan keamanan perbatasan akan diambil dari pemotongan subsidi energi bersih dan kendaraan listrik—kebijakan yang memicu pertikaian terbuka antara Trump dan mantan penasihat utamanya, Elon Musk. (AFP/Z-2)
