4 weeks ago
7
Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani Indrawati berbicara selama acara tentang perluasan cakupan kesehatan untuk semua selama pertemuan musim semi IMF-Grup Bank Dunia di kantor pusat Bank Dunia di Washington, Amerika Serikat. Foto: Mandel Ngan/AFPMenteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meminta jajaran di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membuat sistem pertukaran data bisa yang terotomasi demi mengoptimalkan pendapatan negara lewat pajak.
Dalam keterangannya, Bendahara Negara ini menyampaikan harapannya agar sistem pertukaran data terotomasi bisa berlanjut progresnya dan berdampak positif pada optimalisasi penerimaan negara yang berkualitas.
“Ke depan, saya harap Kemenkeu dapat membangun sebuah sistem pertukaran data yang terotomasi dan reguler. Ini merupakan terobosan dalam menciptakan ekosistem perpajakan yang predictable, adil, dan akuntabel,” tulis Sri Mulyani lewat Instagram pribadinya, dikutip Sabtu (12/7).
Dilanjutkan Sri, dia mengapresiasi kemajuan Kemenkeu saat ini, mulai dari pertukaran data yang menjadi lebih cair, koordinasi yang lebih kuat, juga integritas data yang makin solid.
“Fondasi yang bagus dalam membangun cara kerja baru yang lebih kredibel dan memberikan kepastian kepada Wajib Pajak,” terang dia.
Sebelumnya, Menkeu Sri Mulyani melaporkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga semester I 2025 menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi pendapatan maupun belanja.
Sri Mulyani mengatakan pendapatan negara tercatat Rp 1.210,1 triliun atau 40,3 persen dari target APBN 2025 sebesar Rp 3.005,1 triliun. Angka ini lebih rendah dibanding periode yang sama tahun lalu yang mencapai Rp 1.320,7 triliun (47,1 persen dari target).
“Penurunan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain tren penurunan harga Indonesian Crude Price (ICP), pengalihan dividen BUMN ke BPI Danantara, serta kebijakan PPN (12 persen) secara terbatas atas barang mewah,” kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI, Selasa (1/7).
Secara rinci, penerimaan perpajakan tercatat Rp 985,3 triliun atau 39,6 persen dari target Rp 2.490,9 triliun. Rinciannya, penerimaan pajak Rp 837,8 triliun dan bea cukai Rp 147,5 triliun.
Sementara itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tercatat Rp 224,2 triliun atau 43,7 persen dari target Rp 513,6 triliun.
