Trump Mundur dari Rencana Kosongkan Gaza

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON – Presiden AS mengatakan bahwa tidak ada warga Palestina yang akan diusir dari Jalur Gaza yang terkepung, sikap yang merevisi rencananya mengosongkan Gaza. Pernyataan ini di tengah pembicaraan antara Amerika Serikat dengan negara-negara Arab soal rekonstruksi Gaza.

Pernyataan Trump disampaikan saat konferensi pers di Washington dengan Perdana Menteri Irlandia Micheal Martin, yang tiba di Amerika Serikat untuk kunjungan tanpa batas waktu. Ketika ditanya oleh seorang jurnalis tentang rencananya untuk mengusir warga Palestina dari Jalur Gaza, Trump menjawab bahwa "tidak ada warga Palestina yang akan diusir dari Gaza," sambil menekankan bahwa Washington bekerja "sangat keras" dalam berkoordinasi dengan Israel untuk mencapai solusi terhadap situasi di Gaza.

Menurut apa yang dilaporkan oleh jaringan berita Eropa Euronews pada hari Rabu, Trump menambahkan bahwa tanggal 7 Oktober adalah “hari yang sangat buruk,” dan bahwa Israel “dikepung” pada saat itu, klaimnya.

Sejak 25 Januari, Presiden AS telah menggalakkan rencana pemindahan warga Palestina dari Gaza ke negara tetangga, seperti Mesir dan Yordania. Kedua negara telah menolak usulan ini, namun negara-negara Arab lainnya, serta organisasi regional dan internasional, telah bergabung dengan mereka.

Pada awal Februari, ia menyampaikan rencananya mengenai masalah ini, mengusulkan pemindahan permanen warga Palestina, agar Amerika Serikat mengambil alih kendali Jalur Gaza, dan meluncurkan rencana untuk membangun kembali dan mengubahnya menjadi “Riviera Timur Tengah.”

Komentar Trump juga muncul setelah Menteri Keuangan sayap kanan Israel Bezalel Smotrich mengatakan pada Ahad bahwa Tel Aviv akan membuka kantor “Otoritas Emigrasi” baru di bawah Kementerian Pertahanan untuk mengelola pemindahan paksa warga Palestina dari Gaza, menurut beberapa laporan media. Dia mengatakan rencana tersebut mendapat dukungan dari pemerintahan Trump.

“Berbagai pejabat di pemerintahan berulang kali mengatakan kepada saya, 'Kami tidak akan membiarkan dua juta orang Nazi tinggal di luar pagar,'” katanya, mengacu pada warga Palestina di Gaza.

“Dulu, berbicara tentang orang yang meninggalkan Gaza adalah hal yang tabu, tetapi sekarang orang yang gila adalah yang paling realistis.” “Tidak hanya realistis, namun ini adalah satu-satunya rencana yang realistis”, tambahnya, menurut surat kabar Washington Post.

Sementara, Aljazirah negara-negara Arab menyampaikan rencana rekonstruksi Gaza mereka kepada utusan khusus AS Steve Witkoff dan setuju untuk melanjutkan konsultasi dengannya, menurut pernyataan bersama dari kelompok lima negara tersebut, sebuah pernyataan dari Kementerian Luar Negeri Qatar baru saja dikonfirmasi.

Qatar menjadi tuan rumah pertemuan antara negara-negara Arab dan Witkoff di Doha, yang juga dihadiri oleh perwakilan dari Yordania, Arab Saudi, Mesir, Uni Emirat Arab, dan Organisasi Pembebasan Palestina.

“Para menteri Arab menekankan pentingnya membangun gencatan senjata di Gaza dan wilayah Palestina yang diduduki, menekankan perlunya upaya tulus untuk mencapai perdamaian yang adil dan komprehensif berdasarkan solusi dua negara, memastikan terpenuhinya aspirasi rakyat Palestina untuk kebebasan dan kemerdekaan,” bunyi pernyataan tersebut.

Ditambahkannya, “Para menteri Arab menegaskan kembali komitmen mereka untuk mempertahankan dialog guna memperkuat gencatan senjata dan bekerja sama untuk membangun keamanan, stabilitas, dan perdamaian di kawasan, melalui upaya diplomasi yang intensif dan koordinasi dengan berbagai pihak regional dan internasional.”

Konsultasi mengenai rencana tersebut akan dilanjutkan dengan utusan tersebut sebagai “dasar bagi upaya rekonstruksi” di Jalur Gaza, kata pernyataan itu. Rencana yang didukung negara-negara Arab ini dipandang sebagai usulan tandingan terhadap usulan Trump agar Jalur Gaza dikurangi populasinya untuk “mengembangkan” wilayah kantong yang berada di bawah kendali AS, dalam apa yang disebut pembersihan etnis. Rencana Arab terdiri dari tiga tahap utama: Tindakan sementara, rekonstruksi dan pemerintahan.