Zulhas-Bahlil Sempat Dipanggil Prabowo ke Hambalang, Ini yang Dibahas

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membeberkan isi pertemuan bersama sejumlah menteri termasuk Menteri Koordinator (Menko) Pangan Zulkifli Hasan dengan Presiden Prabowo di Hambalang beberapa hari lalu.

Menurut Bahlil, pertemuan tersebut setidaknya membahas sejumlah isu strategis di sektor ekonomi dan energi. Mulai dari pertumbuhan ekonomi hingga kontribusi sektor pertambangan untuk pendapatan negara.

"Kita kan tahu kan bahwa kontribusi di sektor pertambangan ini kan 15% dari total pendapatan negara. PNBP itu 10 koma sekian persen ditambah dengan PPN PPH. Jadi salah satu yang menjadi andalan pendapatan negara itu di sektor ESDM," ungkap Bahlil di Gedung Kementerian ESDM, Jumat (22/8/2025).

Selain itu, pertemuan juga membahas mengenai hilirisasi sektor pertambangan, penataan lahan, serta penegakan aturan di kawasan hutan. Hal ini menyusul adanya temuan aktivitas tambang ilegal meskipun izin usaha pertambangan (IUP) belum dimiliki.

"Ada penataan lahan, penataan tambang di kawasan hutan. Karena banyak, setelah dicek oleh Satgas, ada, iupnya belum ada. Kemudian orang sudah melakukan penebangan, illegal mining. Nah ini kan kita harus tertibkan, karena terkait dengan pasal 33, bahwa Presiden ingin semuanya harus ditata dengan baik. Tujuannya apa? Agar lingkungan bisa kita jaga, tapi juga negara bisa mendapatkan pendapatan," ungkap Bahlil.

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengungkapkan pertemuan yang digelar secara mendadak di Hambalang, Bogor, Selasa (19/8/2025) itu dihadiri oleh Menteri Koordinator (Menko) Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, serta Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

"Presiden Prabowo meminta update dari beberapa persoalan penertiban kawasan hutan dan tambang ilegal," ungkap Teddy, mengutip Instagram Sekretariat Presiden, Rabu (20/8/2025).

Pemerintah saat ini tengah melakukan penertiban kawasan hutan. Dalam pidato kenegaraan Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR - DPD RI di Gedung Parlemen, Senayan, Jumat (15/8/2025), Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan Indonesia telah menguasai jutaan hektare lahan sawit yang melanggar hukum.

Menurut Prabowo, hal itu bisa terjadi setelah ia menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan.

"Beberapa tahun lalu kita dapat laporan ada ribuan, ada jutaan perkebunan kelapa sawit yang melanggar hukum, yang menyimpang regulasi. Ada yang membuat perkebunan di hutan lindung, ada yang tidak melaporkan luasnya perkebunan mereka, ada yang dipanggil BKPP tidak mau datang," ucap Prabowo.

"Pada hari ini saya melaporkan di majelis ini, bahwa pemerintah RI sudah menguasai kembali 3,1 juta hektare (ha) dari potensi 5 juta ha lahan sawit yang melanggar aturan tapi belum verifikasi. Yang sudah kita verifikasi adalah 3,7 juta ha itu 3,1 juta sudah dikuasai kembali," tambahnya.

Pemerintah, kata dia, akan bertindak tegas demi melindungi kekayaan alam Indonesia demi hajat hidup orang banyak. Sebagaimana diamanatkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Tak hanya itu, Presiden Prabowo juga dengan tegas mewanti-wanti orang-orang "besar" dan "kuat", khususnya para Jenderal dari TNI, Polri, maupun partai politik untuk tidak membekingi atau mendukung kegiatan pertambangan ilegal.

(pgr/pgr)
[Gambas:Video CNBC]

Next Article Bahlil Kaget, Impor BBM dari Singapura & Negara Arab Harganya Sama