12 hours ago
2
Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) menyebutkan penyerapan anggaran program makan bergizi gratis (MBG) telah mencapai Rp7,9 triliun.
Kepala BGN Dadan Hindayana menilai angka ini melampaui proyeksi sebelumnya yang diperkirakan sebesar Rp6 triliun hingga akhir Juli.
"Penyerapannya Alhamdulillah hari ini sudah mencapai Rp7,9 triliun, padahal kami kemarin memperkirakan Juli itu akhir hanya Rp6 triliun," kata Dadan dalam konferensi pers Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II 2025 di Jakarta, Selasa.
Menurutnya, penyerapan anggaran yang signifikan diperkirakan akan terus terjadi dalam dua bulan ke depan.
Ia pun menargetkan penyerapan pada Agustus bisa menembus Rp9 triliun.
Kemudian, pada September, pelayanan MBG ditargetkan menjangkau 50 juta penerima manfaat dengan penyerapan anggaran sebesar Rp19 triliun.
Pada Oktober, BGN menargetkan sudah bisa melayani 72 juta penerima manfaat sehingga penyerapan anggaran mencapai Rp37 triliun.
Dilanjutkan di November dengan 75 juta penerima manfaat dan penyerapan kurang lebih Rp59 triliun.
"Dan, di akhir Desember kita akan menyerap Rp76 triliun. Jadi, anggaran yang Rp71 triliun (dalam APBN) itu untuk makan bergizinya sendiri kan Rp52 triliun. Jadi, kami untuk makan bergizinya saja akan membutuhkan tambahan Rp24 triliun," jelasnya.
Anggaran MBG dalam APBN 2025 tercatat sebesar Rp71 triliun. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp51,5 triliun dialokasikan untuk pengadaan bahan makanan bergizi, sementara sisanya digunakan untuk belanja modal, pegawai, serta pendukung teknis dan manajemen program.
Selain dari sisi penyerapan anggaran, Badan Gizi Nasional juga tengah mempercepat pembangunan infrastruktur satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG).
Dadan menyampaikan saat ini sudah terdapat 3.338 SPPG yang tersebar di seluruh Indonesia yang melayani sekitar 8,2 juta penerima manfaat.
"Dalam dua hari ke depan, kami prediksi jumlah penerima manfaat akan tembus lebih dari 10 juta," tambah Dadan.
Tiga strategi percepatan pembangunan SPPG tengah dilakukan BGN, yaitu melalui kemitraan dengan sektor swasta, pembangunan melalui APBN untuk 1.542 unit SPPG, dan pembangunan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) sebanyak 6.000 SPPG bekerja sama dengan pemerintah daerah.
"Seluruh infrastruktur kami targetkan rampung Oktober, sehingga November kami hanya mengisi administrasi dan memberikan pelayanan kepada penerima manfaat," ujarnya.
Baca juga: Kementerian PU dan BGN bersinergi bangun SPPG Makan Bergizi Gratis
Baca juga: BGN: Sanksi diberikan setelah data insiden keamanan pangan keluar
Baca juga: Pemerintah kejar target penerima MBG sebanyak 20 juta sebelum HUT RI
Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
