
PEMERINTAH akan menempatkan dua hingga tiga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di setiap Koperasi Desa Merah Putih untuk mendukung operasional koperasi.
Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan Kemenko Pangan Tatang Yuliono menjelaskan bahwa dukungan ini bertujuan untuk meringankan beban operasional koperasi, terutama terkait biaya sumber daya manusia (SDM).
"KemenPAN-RB sudah menyampaikan komitmennya untuk mendukung penyaluran dua sampai tiga PPPK, sehingga koperasi tidak perlu bayar SDM-nya karena sudah disiapkan oleh negara. Koperasi tidak perlu bayar," kata Tatang pada Rakornas Kadin Bidang Koperasi dan UMKM di Jakarta, Rabu (20/8).
Sebelumnya, pemerintah menggelar rapat koordinasi tingkat kementerian dan lembaga terkait konsolidasi teknis Satgas Nasional Percepatan Pembentukan Kopdes Merah Putih di Jakarta.
Rakor tersebut dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan yang juga Ketua Satgas Percepatan Pembentukan Kopdes Merah Putih, Zulkifli Hasan.
Pemerintah menargetkan 15 ribu koperasi dapat beroperasi bulan ini. Zulkifli memastikan kesiapan lintas kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah untuk mengejar target tersebut.
"Saat ini yang menjadi fokus Pak Presiden adalah operasionalisasi Kopdes ini dipercepat karena menurut beliau salah satu jalan agar negara kuat dan negara mampu memperkuat ketahanan pangan adalah melalui Koperasi Desa ini," ujarnya. (Ant/E-1)