KPK Buka Penyelidikan Korupsi di BPKH, Beda dengan Kasus Kuota Haji

ilustrasi.(MI)

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka penyelidikan terkait dugaan rasuah di Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Kasus ini terpisah dengan dugaan korupsi dalam penyelenggaraan dan pembagian kuota haji di Kementerian Agama (Kemenag).

"Nah kami juga, tapi ini kan belum naik penyidikan nih, jadi belum bisa disampaikan secara detail," kata pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, dikutip pada Rabu (12/11).

Asep menjelaskan, kasus rasuah ini berkaitan dengan pelayanan ibadah haji untuk umat muslim. Kisi-kisinya berkaitan dengan makanan dan tempat beristirahat jamaah haji.

"Jadi ini informasi saja, clue-nya saja. Nanti juga sekalian kita akan melakukan pengecekan terhadap tempat tinggalnya, akomodasinya, catering-nya, kemudian juga terhadap transportasinya, karena ada tiga bagian itu," ucap Asep.

Asep menjelaskan, penginapan yang diusut berada di sekitaran wilayah Mina. Rasuah yang diusut berkaitan dengan jarak tempat beristirahat jamaah haji di Saudi Arabia.

"Karena kan begini, jadi di sana itu, berdasarkan kedekatan ya, jadi tempat, ini salah satu klunya itu berdasarkan tempat tinggal itu, tempatnya seberapa jauh dari Masjidil Haram, seberapa jauh dari Mina, Padang Arafah di Mina, seberapa jauh dari sana, kan seperti itu," terang Asep.

Menurut Asep, kasus rasuah ini juga terkait pengiriman barang jamaah haji. Dia tidak bisa memberikan informasi lebih detil karena khawatir merusak penyelidikan.

"Dan juga ada informasi terkait dengan pengiriman barang-barang. Karena teman-teman, apa namanya, saudara-saudara kita yang berangkat ke haji itu ada juga yang ngirim barang dan lain-lain," ujar Asep. (Can/P-3)