Canberra (ANTARA) - Perdana Menteri (PM) Australia Anthony Albanese menuding PM Israel Benjamin Netanyahu sengaja memungkiri penderitaan warga sipil di Gaza.
Satu hari setelah mengumumkan keputusan Australia untuk mengakui Negara Palestina dalam sesi ke-80 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dijadwalkan pada September mendatang, Albanese pada Selasa (12/8) mengungkapkan bahwa rasa frustrasi terhadap sikap pemerintahan Netanyahu turut mendorong pengambilan keputusan bersejarah tersebut.
Dia menyampaikan kepada saluran televisi Australian Broadcasting Corporation (ABC) pada Selasa bahwa dirinya telah berbicara langsung dengan Netanyahu pada Kamis (7/8) pekan lalu untuk memberitahu tentang keputusan Australia yang akan mengakui status kenegaraan Palestina.
"Dia (Netanyahu), sekali lagi, mengatakan kepada saya apa yang telah dikatakannya secara terbuka, yaitu mengingkari konsekuensi yang menimpa orang-orang tak bersalah," kata Albanese menanggapi respons PM Israel itu.
"Keputusan pemerintahan Netanyahu, pertama-tama, adalah penghentian bantuan seperti yang telah kita lihat selama ini, dan kemudian jatuhnya korban jiwa yang kita lihat di sekitar titik-titik lokasi pendistribusian bantuan, di mana warga yang mengantre untuk mendapatkan bantuan makanan dan air bersih justru harus kehilangan nyawa, sungguh tidak dapat diterima."
Saat menyampaikan pengumuman di Gedung Parlemen Australia di Canberra pada Senin (11/8) bersama Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong, Albanese menjelaskan bahwa langkah pemerintahannya untuk mengakui Negara Palestina merupakan bagian dari upaya terkoordinasi global untuk membangun momentum bagi solusi dua negara.
Pada Selasa, PM Australia itu menyampaikan kepada ABC bahwa dirinya berharap keputusan ini akan dikenang sebagai bentuk peran Australia dalam mengakhiri "siklus kekerasan" di Timur Tengah.
Pewarta: Xinhua
Editor: Santoso
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.