Cerita Mahasiswa Unpad Batal Kuliah karena Ketidakpastian Kuota KIP Kuliah

KETERLAMBATAN pengumuman kuota beasiswa program Indonesia pintar dari pemerintah membuat Dwi Rahmawati -bukan nama sebenarnya, harus melepaskan mimpi yang sudah ada di depan mata untuk kuliah di Universitas Padjadjaran atau Unpad.

Calon mahasiswa baru Jurusan Perikanan Universitas Padjadjaran itu terpaksa mengundurkan diri setelah dikabarkan batal mendapatkan beasiswa Kartu Indonesia Pintar atau KIP Kuliah. 

"Saya dan teman-teman yang tidak menyanggupi membayar uang kuliah dan uang pangkal, memutuskan mengundurkan diri," kata dia kepada Tempo pada Jumat, 22 Agustus 2025.

Perempuan berusia 19 tahun itu resmi diterima Unpad melalui jalur mandiri KIP Kuliah pada 28 Juni 2025. Pelajar asal Garut itu pun langsung daftar ulang dan mengisi sejumlah persyaratan untuk diverifikasi sebagai penerima beasiswa. Biasanya, peserta yang lolos melalui jalur ini hampir dapat dipastikan mendapat beasiswa tersebut. 

Hasil verifikasi itu mulanya dijadwalkan keluar pada 13 Juli 2025. Namun, lima hari sebelum jadwal dijanjikan tiba atau tepatnya pada 9 Juli 2025,  Rahma diberitahukan bahwa ia batal mendapatkan beasiswa tersebut. "Waktu itu saya kaget kok tiba-tiba di-chat enggak lolos, padahal di web-nya dokumen saya belum diperiksa," kata Rahma. 

Kemudian, pada 19 Juli 2025, pihak kampus menggelar pertemuan daring untuk memberikan penjelasan mengenai alasan pembatalan tersebut. Di situ, kampus berdalih mereka melakukan itu karena Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tak kunjung mengumumkan kuota penerima beasiswa, sementara perkuliahan akan dimulai. 

Untuk berjaga-jaga beasiswa KIP kuliah tersebut batal diberikan kementerian, kampus pun meminta mahasiswa yang telanjur diterima melalui jalur ini untuk menandatangani surat komitmen kesediaan membayar uang pangkal dan uang kuliah tinggal (UKT) secara normal. 

Rahma mengatakan total ada 309 mahasiswa yang bernasib sepertinya. "Kami disuruh membayar terlebih dahulu UKT dan IPI dan ada keringanan untuk bisa dicicil," kata dia. 

Kendati diberikan keringanan, Rahma mengaku keluarganya tetap tidak akan mampu membayar biaya tersebut. Sebab, Rahma setidaknya harus membayar uang pangkal Rp 20 juta dan UKT yang dibayarkan setiap semester Rp 8,5 juta.  "Ayah saya hanya bekerja sebagai buruh bangunan, kadang-kadang buruh tani, dan ibu di rumah," kata dia. 

Rahma kemudian mengundurkan diri satu bulan setelah pertemuan daring dilakukan. "Saya merasa karena tidak adanya kepastian mengenai lolos tidaknya KIP Kuliah, saya merasa terbebani dan kebingungan, maka saya menyatakan undur diri ke pihak Unpad," tuturnya. Kini Rahma tengah mencoba peruntungan dengan mendaftar KIP Kuliah di perguruan tinggi swasta. 

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Padjadjaran Zahrotur Rusyda Hinduan tak memungkiri bahwa kisruh soal penerima KIP Kuliah ini bermula dari tidak adanya kepastian kuota penerima beasiswa dari pemerintah. Walau demikian, kata dia, institusinya memastikan tidak akan ada mahasiswa yang gagal melanjutkan studinya hanya karena tidak mampu secara ekonomi. 

Ia berujar saat ini kampus tengah berupaya mencari sumber pembiayaan lain. "Kami seperti komitmennya Pak Rektor, apakah biaya itu dari dana abadi, alumni, atau pemerintah daerah," kata dia kepada Tempo pada Jumat, 22 Agustus 2025. 

Perempuan yang karib disapa Rossie itu mengaku tidak mengetahui alasan pasti keterlambatan pengumuman kuota beasiswa tersebut. Menurut dia, hingga saat ini pemerintah belum memberikan penjelasan yang memadai. "Cuma kan kami juga tahu kondisi efisiensi dan lain sebagainya, sehingga kalau misalnya mau nanya itu mendingan ke kementerian aja ya," kata dia. 

Adapun Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikti Khairul Munadi, dan Sekretaris Jenderal Kemendikti Togar Mangihut Sipamtupang belum menjawab upaya Tempo untuk mengkonfirmasi soal alasan keterlambatan pengumuman kuota KIP Kuliah ini.