Daftar Menteri dan Wakil Menteri Kena OTT KPK, Teranyar Immanuel Ebenezer

Dalam 5 tahun terakhir, KPK telah melaksanakan OTT terhadap beberapa pejabat negara. Berikut sejumlah menteri dan wakil menteri yang pernah dicokok OTT KPK.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer

KPK telah menetapkan tersangka dari gelar OTT di Kementerian Ketenagakerjaan pada Jumat, 22 Agustus 2025. Dalam OTT tersebut, KPK menangkap sejumlah pihak, salah satunya Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer. KPK juga menyita barang bukti berupa uang, mobil, dan sepeda motor. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan KPK sampai saat ini telah menyita 15 unit mobil dan 7 sepeda motor.

Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca

Budi mengatakan penetapan tersebut sesuai dengan ketentuan dalam rentang 1 x 24 jam setelah penangkapan. 

KPK menetapkan Wamenaker Imannuel Ebenezer Gerungan atau Noel Eebenzer bersama 10 pegawai Kemnaker dan pihak swasta sebagai tersangka pemerasan terhadap perusahaan dalam pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Jadi, KPK telah menetapkan 11 orang tersangka dalam kasus pemerasan tersebut serta 3 orang dari pihak swasta.

“KPK mengungkapkan, dari tarif sertifikasi K3 sebesar Rp 275 ribu, menurut fakta di lapangan, buruh harus mengeluarkan biaya Rp 6 juta," kata Ketua KPK Setyo Budiyanto di Gedung Merah Putih KPK pada Jumat, 22 Agustus 2025.

KPK menangkap Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dan 16 orang lainnya dalam agenda OTT pada Rabu dini hari, 25 November 2020. 

Pada 6 Desember 2020, KPK menetapkan Menteri Sosial Juliari Batubara sebagai tersangka dalam dugaan kasus korupsi pengadaan bansos penanganan Covid-19 di Kementerian Sosial tahun 2020. Ketua KPK Firli Bahuri mengungkapkan, kasus suap ini diawali adanya pengadaan bansos penanganan Covid-19 berupa paket sembako untuk warga miskin dengan nilai sekitar Rp 5,9 triliun. Instagram/Kemensos

Menteri Sosial Juliari Batubara

KPK menggelar OTT terhadap pejabat Kementerian Sosial pada 4 hingga 5 Desember 2020. Penangkapan pejabat Kemensos tersebut diduga melibatkan korupsi bantuan sosial (bansos) di Kemensos dalam penanganan pandemi Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek 2020. KPK menetapkan Menteri Sosial Juliari Batubara saat itu sebagai tersangka kasus pada Minggu, 6 Desember 2020,

Firli mengatakan PPK telah menerima fee Rp12 miliar yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh Matheus kepada Juliari melalui Adi Wahyono dengan nilai sekitar Rp 8,2 miliar pada pelaksanaan paket bansos sembako periode pertama. Dalam perkara tersebut, Juliari terbukti menerima uang suap terkait pengadaan bansos Covid-19 sekitar Rp 32,482 miliar. Juliari dijatuhi hukuman oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pidana penjara 12 tahun plus denda Rp 500 juta pada 23 Agustus 2021. 

M Rosseno Aji dan M. Rizki Yusrial, Hendrik Khoirul Muhid dan Mirza Bagaskara berkontribusi dalam penulisan artikel ini.