Kemendagri Kepincut Program Siskamling ala Karawang, Bakal Jadi Contoh Nasional

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menaruh perhatian serius terhadap program Simponi (Sinergi Pemerintah Daerah, TNI, dan Polri) yang digagas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang.

Program Siskamling ala Karawang yang berjalan sejak 2023 itu, dinilai mampu menjadi model pengamanan berbasis kolaborasi yang bisa ditiru daerah lain di Indonesia.

“Ini menarik karena Simponi digerakkan sampai ke level paling bawah. Ada sinergi antara Pemda, TNI, Polri, dan masyarakat. Model ini saya kira bisa jadi contoh bagi daerah lain di Indonesia," ungkap Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar saat berkunjung ke Kantor Bupati Karawang, Rabu (10/9).

Dia bilang, program Simponi menjadi inovasi penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Program ini menggabungkan kekuatan pemerintah daerah, aparat TNI/Polri, dan partisipasi masyarakat hingga ke tingkat desa dan kelurahan.

"Mungkin suatu waktu saya undang Pak Aep nih sebagai Bupati Wali Kota pembicara tingkat nasional, karena bisa jadi pemodelan untuk daerah lain," tambah dia.

Menurutnya, menghadirkan rasa aman bukan hanya tanggung jawab aparat keamanan. Dengan luasnya wilayah Indonesia dan keterbatasan jumlah personel, sistem keamanan lingkungan atau siskamling harus berbasis partisipasi masyarakat.

“Tidak mungkin TNI dan Polri bisa menjaga seluruh wilayah Indonesia selama 24 jam. Pada akhirnya, kekuatan menjaga lingkungan berbasis masyarakat sendiri. Nah, simponi Karawang ini menjadi bukti bahwa kolaborasi bisa berjalan efektif,” jelasnya.

Dengan keberhasilan menjaga stabilitas daerah serta dukungan nyata bagi aparat dan masyarakat, program Simponi ia sebut dapat menjadi inspirasi nasional.

“Kalau daerah lain bisa mengadopsi model Karawang, tentu iklim kondusif bisa lebih merata. Yang penting adalah sinergi, dan Karawang sudah menunjukkan itu,” tandas Bahtiar.

Bupati Karawang, Aep Syaepuloh menyebut, salah satu faktor penguat Simponi adalah adanya dukungan anggaran daerah. Pemkab Karawang memberikan insentif bulanan yang disalurkan melalui kecamatan untuk aparat TNI dan Polri yang terlibat langsung dalam program ini.

Di tingkat desa, Babinsa dan Bhabinkamtibmas masing-masing menerima insentif sebesar Rp400 ribu per bulan. Sementara di tingkat kecamatan, aparat Polsek dan Koramil memperoleh insentif sebesar Rp600 ribu per bulan.

"Skema insentif ini untuk mendorong semangat dalam mendukung keamanan wilayah, sekaligus memperkuat koordinasi antara Muspida kabupaten, kecamatan, hingga desa," katanya.

Aep berujar, secara teknis program Simponi ini mulanya tercetus saat pandemi masih mewabah. Ketika itu masyarakat didorong untuk pro aktif dalam melakukan vaksinasi.

"Dulu kan susah kalau diajak vaksin. Akhirnya dibantu sama TNI dan Polri biar masyarakat mau. Nah dari situ saya pikir kenapa gak kita libatkan secara berkelanjutan aja buat mendorong pro...